Emil: “Saya Meyakini, Inilah Kabinet Yang Mantap”
Bandung, Duta Priangan – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil usai melantik 14 Pejabat Eselon II Pemda Provinsi Jabar hasil seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilakukan sejak November 2018 lalu.
Dari 14 pejabat tersebut, empat orang diantaranya adalah perempuan dan sepuluh orang laki-laki. Sembilan pejabat berasal dari ASN Pemda Provinsi Jawa Barat dan lima pejabat lainnya berasal dari luar ASN lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.
Berikut para Pejabat Eselon II Pemda Provinsi Jawa Barat yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, pada Rabu (6/3) kemarin adalah: lr. Bambang Tirtoyuliono, MM selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Drs. Kusmana Hartadji, M.M selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Drs. Mochamad Ade Afriandi, M.T selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hery Antasari, S.T selaku Kepala Dinas Perhubungan. Ir. A. Koswara, M.P selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Linda Al Amin, S.T., M.T selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air. H. Engkus Sutisna, S.T., M.T selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Setiaji, S.T., M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd selaku Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah. Dr. Ika Mardiah, M.Si selaku Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah. Dr. Eni Rohyani, S.H., M.Hum selaku Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah. Ir. Hermansyah, M.Si selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah. Dan Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.H., S.E., M.Si selaku Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah.
Ditemui usai acara pelantikan, kepada sejumlah awak media Emil mengungkapkan bahwa pihaknya ingin menempatkan karir pejabat ini berdasarkan aturan dan kompetensi. Selain itu, proses seleksi juga dilakukan tanpa intervensi dan semua proses dilakukan oleh panitia seleksi independen.
Terkait program 100 hari, Emil meminta kepada para pejabat ini harus ada gebrakan di dinas atau OPD yang dipimpinnya. Dia pun yakin dengan para pejabat yang terpilih, karena dalam proses seleksi panitia mendapat masukan seperti dari KPK, BIN, dan berbagai pihak lainnya.
“Mereka saya targetkan 100 hari ada gebrakan-gebrakan di level dinas, kemudian membantu membereskan urusan urusan yang tertunda, khususnya yang barang/jasa. Karena lelang banyak tertunda gara-gara menunggu ini (proses seleksi dan pelantikan),” ujar Emil. “Dan saya meyakini inilah kabinet yang mantap,” imbuhnya. (bstm)
