“TPP Itu Jangan Dijadikan Sebagai Pos Yang Paling Gampang Dipotong”
Tasikmalaya, Duta Priangan — Di tengah sorotan krisis fiskal dan defisit anggaran yang menembus angka 182 miliar rupiah, rencana Pemerintah Kota Tasikmalaya akan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai / TPP ASN hingga 40% memicu gelombang penolakan. (TPP = Tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan kinerja dan beban kerja ASN-red).
Politisi senior Kota Tasikmalaya, Drs. H. Denny Romdony, melontarkan peringatan keras. Menurutnya, kebijakan menanggulangi krisis dan defisit anggaran itu tidak boleh mengorbankan kesejahteraan sekitar 6.000 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkot Tasikmalaya.
“Jangan jadikan kesejahteraan 6.000 pegawai sebagai tumbal kegagalan manajemen anggaran. ASN juga warga Tasikmalaya yang punya keluarga dan kebutuhan hidup,” tegas Denny kepada Duta Priangan, Kamis 30 Juli 2026.
Defisit 182 Miliar Jadi Pemicu
Pemkot Tasikmalaya saat ini memang sedang berjuang menutup lubang defisit 182 miliar rupiah pada APBD 2026. Salah satu opsi efisiensi yang mengemuka adalah rasionalisasi belanja pegawai, termasuk pemangkasan TPP yang selama ini menjadi komponen penting penghasilan ASN.
Jika rencana 40% itu jadi, misalnya seorang ASN golongan III yang biasanya menerima TPP Rp. 2,5 juta per bulan berpotensi kehilangan Rp.1 juta. Dampaknya langsung terasa ke daya beli di Tasikmalaya.
Tuntutan: Cari Pos Lain, Bukan Penghasilan Pegawai
Denny menilai efisiensi harus dilakukan, tapi bukan dengan cara memotong hak dasar ASN. Ia mendorong Wali Kota untuk mengaudit ulang belanja tidak produktif, proyek yang tidak mendesak, dan kebocoran anggaran lainnya.
“Silakan berfikir, bereskan manajemennya. Tapi jangan korbankan orang-orang yang tiap hari melayani publik di kelurahan, puskesmas, dan sekolah. Itu namanya tidak adil,” ujar Denny.
Dipenghujung perbincangannya dengan Duta Priangan, H. Denny Romdony lebih tegas mengatakan, ”Krisis fiskal diselesaikan dengan otak, bukan dengan menghilangkan penghasilan orang. Kalau 182 Miliar hanya bisa ditutup dengan mengorbankan 6.000 keluarga ASN, berarti ada yang salah di perencanaan dan pengawasan anggaran dari awal. Audit, optimalkan, cari pendapatan baru. TPP itu bukan beban, itu investasi agar pelayanan jalan maksimal.” tegas H. Denny.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkot Tasikmalaya belum memberikan keterangan resmi terkait skema dan waktu penerapan pemotongan TPP tersebut. Sementara itu, desas-desus pemangkasan sudah membuat keresahan di sejumlah OPD. (AA)
