Banjar, Duta Priangan – Komisi III DPRD Kota Banjar usai sidak terhadap kegiatan pembangunan Gedung Bappeda Kota Banjar karena belakangan hari santer dibicarakan berbagai kalangan yang disinyalir banyak kejanggalan dalam pelaksanaan pembangunannya.
Dihubungi lewat Aplikasi Whatshap, Jumat salah satu unsur Komisi III DPRD Kota Banjar, H Sudarsono menuturkan, dalam sidak kali ini menemukan adanya temuan bahwa DPRD mendapat laporan dari warga masyarakat jika gedung Bappeda dalam pengerjaannya di bawah standar, baik dari sisi kualitas mau pun kekuatan struktur.
“Kami mendapat laporan dari warga masyarakat kalauol gedung Bappeda dalam pengerjaannya dibawah standar, baik dari sisi kualitas mau pun kekuatan struktur,” tuturnya melalui aplikasi WA (WhatsApp), Jumat (06/12/2019).
Berita Terkait :https://dutapriangan.co.id/setumpuk-permasalahan-masih-menyelimuti-pembangunan-kantor-bappeda-kota-banjar/
Dan setelah disidak bersama PPK, Konsultan, dan kontraktor/penyedia jasa benar adanya jika pembangunan gedung Bappeda, ternyata kontraktor tahap 1 dalam melaksanakan kerja bangunan banyak yang diindikasikan lemah dari unsur strukturnya.
“Setelah kunker, ternyata betul, kontraktor tahap 1 dalam melasanakan kerja bangunan banyak yang di indikasikan lemah dari unsur strukturnya,” ujar H. Sudarsono.
Ia juga menambahkan Komisi 3 DPRD Kota Banjar minta jaminan, apabila bangunan gedung mau diteruskan, harus ada jaminan kalau strukturnya aman, baik dalam keadaan normal maupun sewaktu-waktu terjadi gempa.
“Maka dari itu, kami Komisi 3 minta jaminan, apabila bangunan gedung mau diteruskan, harus ada jaminan kalau strukturnya aman, baik dalam keadaan normal maupun klo ada gempa,” tambahnya.
H Sudarsono juga Melihat pekerjaan tahap 2 ada kehawatiran tidak akan tercapai sesuai kontrak, maka dari itu ia bersama anggota yang lain akan monitor sampai akhir tahun ini.
“Rekomendasinya, kita minta jaminan kalo bangunan tersebut aman. Dalam artian kalo diteruskan tidak akan roboh,” tuturnya.
Lagi, H Sudarsono menuturkan, dalam waktu dekat akan mengadakan rapat kerja dengan konsultan dan pelaksana, termasuk PU dan Bappeda.
“Nanti kita bedah dirapat kerja dengan PU, Bappeda, pihak konsultan dan kontraktor, baru disitu akan nampak persoalan seperti apa.” pungkasnya. (AW)
