Karawang, Duta Priangan – Tangis tak selalu datang dari ladang yang kering. Kadang, ia mengalir di ruang-ruang rapat yang dingin. Di salah satu bilik rapat DPRD Karawang, Jumat (3/10/2025) siang itu, suara jeritan hati para petani menggema. Bukan karena gagal panen, atau bukan pula soal harga pupuk yang meroket.
Kedatangan para petani dibawah komando Deden Sofian, Ketua STAKAR (Serikat Tani Karawang-red) ini adalah untuk mengadukan persoalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tiba-tiba membengkak, meski mereka merasa sudah membayar.
Salah satu suara paling pilu datang dari Narmi, seorang petani perempuan asal Rawamerta. Ia berdiri di hadapan anggota Komisi II DPRD Karawang dan perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan mata berkaca-kaca.
“Mungkin bukan saya doang, tapi hampir semua yang bernasib sama. Kami sudah bayar lewat desa, tapi sekarang katanya harus bayar lagi,” keluhnya getir.
Keluhan Narmi ternyata bukan kasus tunggal. Sejumlah petani dari berbagai kecamatan di Karawang mengalami hal serupa. Mereka terkejut ketika ingin mengurus balik nama atau mencetak ulang SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), dan mendapati tunggakan PBB yang nilainya jutaan rupiah. Padahal, tahun demi tahun mereka merasa telah melunasi kewajiban itu seperti biasa melalui perangkat desa.
Masalah ini berakar dari sebuah kebiasaan yang telah berlangsung puluhan tahun, membayar PBB melalui RT, RW, atau aparat desa. Dulu, ini adalah cara yang paling mudah dan dipercaya masyarakat desa. Mereka menyerahkan uang, mendapatkan kuitansi manual, lalu merasa tenang. Pajak dianggap lunas. (JS)
