Dedi: “Pusat Harus Dengar Kasus KUR Fiktif BRI Tasikmalaya Ini”

Tasikmalaya, Duta Priangan – Selang beberapa pekan silam terjadi gejolak aksi masyarakat di hadapan bank BRI Unit Ciawi Tasikmalaya buntut dari adanya dugaan kuat oknum-oknum BRI setempat telah melakukan manipulasi data dan terbongkarnya indikasi penipuan kepada masyarakat disana. Hingga Kamis (19/09/2024) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Tasikmalaya yang digawangi Dedi Supriadi yang mendapat support dari element masyarakat lainnya seperti LSM Jawara, LMP, Tim 9, Garda, Pandika, LAKRI, SPRI, HPKLS, bahkan Forwatur usai menggelar audensi dengan pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Lebih detail diungkapkan koordinator aksi dari pihak LPM Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Supriadi memaparkan, “Audens ke DPRD kami gelar dimaksudkan selain untuk lebih memperjelas langkah hukum yang telah diambil pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Tasikmalaya terhadap para oknum pegawai bank BRI tersebut, juga kami ingin menegaskan bahwa kasus dugaan manipulasi data KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan mengiming-imingi masyarakat dapat kerjaan, dapat penghasilan, tidak usah memikirkan setoran (angsuran-red) malah ujung-ujungnya rumah mereka dibranding seolah rumah tersebut dalam pengawasan bank akibat tunggakan, belum lagi kendaraan mereka tidak bisa diperpanjang aktivasi legalitasnya karena BPKB-nya tersangkut di bank, dan pihak bank tidak mau mengeluarkan surat keterangan ataupun hard copy BPKB mereka. Dan wakil rakyat harus tahu betul dampak sosial serta psikologis masyarakat yang nyata-nyata mereka merasa terperdaya hingga korban mengalami stres, stroke, dan sakit-sakitan, cerai bahkan diantara mereka (masyarakat korban-red) ada yang kabur akibat ketakutan terlebih seusai aksi lalu mencuat ke ranah hukum diantara mereka ada yang dipanggil polisi, kejaksaan yang mungkin untuk dimintai keterangan, tapi hal itu bagi masyarakat menjadi penderitaan tambahan, maka atas hal itu stop pihak APH cukup 1 atau 2 orang korban yang dimintai keterangan, karena data di BRI dirasa sudah cukup,” terang Dedi.

Lanjut Dedi, “Bila melihat tangan hukum di Kabupaten Tasikmalaya nampaknya kaku, maka kami akan menggelar giat yang sama di DPR RI, dengan harapan mampu menghadirkan Menteri BUMN, Kapolri, Kejagung bahkan pihak berkompeten dan terkait lainnya sehingga ada penindakan yang tegas, dan jelas utamanya terhadap manajemen BRI di Tasikmalaya yang tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di daerah atau wilayah kerja BRI lainnya. Dan karena ini bukan semata hal utang piutang tapi ini sudah menjadi bencana sosial yang bila dibiarkan atau alot dalam penanganannya akan berdampak lebih melebar lagi kepada berbagai hal utamanya sosial ekonomi kemasyarakatan,” jelasnya.

Melihat perkembangan kasus sebagai mana diutarakan pihak BRI di Tasikmalaya saat audiens dengan DPRD, pihak BRI mengakuinya bahwa memang mereka saat ini tengah dihadapkan dengan pihak penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dan diakuinya oknum dimaksud sudah dipecatnya. Mendengar hal itu pihak audensi merasa tidak cukup tindak pemecatan oleh pihak BRI, audens meminta ketegasan pihak aparat hukum untuk segera dilakukan penangkapan terhadap oknum-oknum pegawai BRI bersangkutan, bahkan tidak hanya terhadap oknum pegawai setingkat surveyor saja.

Berita Terkait: Oknum Karyawan BRI Unit Pasar Ciawi Tasikmalaya Diduga Kuat Membobol Banknya Hampir 2 Miliar Rupiah Melalui Program KUR

“Tidak cukup pemecatan, tapi tegakan hukum seadil-adilnya, tidak cukup dikenakan terhadap si oknum surveyor, kepala unit, juga kepala cabangnya mungkin, karena dalam kasus hukum ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya ada colektif colegial. Kasus ini terstruktur, sistematis dan masip. Dan perlu dicatat bahwa aksi kami ini juga merupakan upaya menyelamatkan bank plat merah yang sejauh ini sudah menjadi tumpuan penopang ekonomi masyarakat didaerah terpencil sekalipun, makanya sekira dua pekan kedepan kami berkeinginan keras setingkat Menteri BUMN harus tau kasus ini, dan untuk itu suara kami harus sampai ke Senayan,” tandas Dedi. (AA)