Karawang, Duta Priangan – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang yang kini dijabat Acep Jamhuri dikabarkan akan habis di tahun 2024, dan Acep pun nanpaknya sudah ambil ancang-ancang hijrah ke provinsi, dan hal itu tentunya mendapat sorotan dan tanggapan publik.
Salah satunya Ketua Serikat Tani Karawang (Setakar), Deden Sofyan angkat bicara seputar masa habis jabatan Sekda Karawang tersebut.
Menurutnya, jabatan Sekda Acep memang patut dievaluasi dan dikoreksi ketika masa jabatannya habis di tahun 2024. Dan menurut Deden, selaras dengan PP 11/2017 ia (Acep Jamhuri-red) selalu Sekda tidak perlu alergi terhadap istilah evaluasi dan koreksi suatu jabatan publik
“Evaluasi dan koreksi jabatan seseorang di pemerintahan suatu yang wajar, kalau hasil evaluasi baik, ya mungkin bisa jadi rekomendasi perpanjangan masa tugas, tapi kalau hasil evaluasinya buruk ya saatnya perlu diganti,” kata Deden kepada Duta Priangan, Jumat (21/07/2023).
Selaku ketua organisasi yang mengurusi kaum tani di Karawang, Deden memiliki pandangan dan penilaian kurang baik terhadap kinerja Acep selaku Sekda yang notabenenya juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Karawang.
“Saya menilai selama ini APBD Karawang kurang berpihak kepada kepentingan para petani di Karawang,” ujarnya.
“Ketua TAPD itu kan salah satu tupoksinya adalah bagaimana membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah, nah kami merasa para petani kurang mendapat perhatian dari APBD Karawang,” sambungnya.
Deden memaparkan, contoh kasus petani kurang mendapatkan perhatian adalah peristiwa yang terjadi di Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya. Para petani kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah mereka. Imbasnya, para petani harus merogoh kocek lebih dalam karena harus menggunakan pompa agar bisa mengairi sawah mereka.
“Masalah itu sudah terjadi puluhan tahun. Apakah Sekda tutup mata terhadap masalah para petani,” tegasnya.
Deden menambahkan, belum lagi masalah gagal panen yang terjadi di Kecamatan Rawamerta dan kecamatan lainnya.
“Masalah-masalah itu kan sering terjadi yang kadang tanpa solusi. Bupati, Wabup dan Sekda harusnya menaruh perhatian lebih terhadap para petani agar mereka bisa sejahtera dan bisa mempertahankan Karawang menjadi salah satu lumbung ketahanan nasional,” tutupnya. (*red/JS).
