“Aksi Menolak Kota Santri Dipimpin Walikota Berstatus Tersangka”
Tasikmalaya, Duta Priangan – “Hari ini kami menggelar aksi tutup mulut atau gerakan tutup mulut. Hal ini sebagai symbol ‘Diam’-nya pihak DPRD atas Budi Budiman yang masih memegang kendali Pemerintahan Kota Tasikmalaya padahal beberapa bulan terakhir, Budi Budiman sudah menyandang status ‘Tersangka’ dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Koordinator aksi Transparansi Institut (TI) Tasikmalaya, Ryan Septian kepada sejumlah awak media saat beberapa teman aksinya tengah melakukan aksi lakban mulut (tutup mulut-red), dihalaman Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jum’at siang (02/08/2019).
Masih dituturkan Ryan, “Ini aksi susulan setelah beberapa aksi kami gelar dengan pokok permasalahan yang sama, yakni kami tidak ingin Kota Santri dipimpin oleh walikota yang berstatus tersangka,” imbuhnya.
“Memperhatikan ada rencananya (Budi Budiman-red) akan melakukan rotasi mutasi bahkan promosi dalam jabatan di lingkungan Pemerintahan KotaTasikmalaya dengan ini kami mendesak agar pihak DPRD Kota Tasikmalaya angkat bicara, jangan diam bahkan bungkam seolah tidak ada apa-apa, padahal jelas KPK sudah menyematkan status Tsk (Tersangka-red) kepada Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman,” ujar Ryan.
“Sudah saatnya Dewan menggunakan ‘Hak Interpelasi’ untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” tandas Ryan.
Kembali ditegaskan Ryan, “Seharusnya Budi Budiman mundur atau meletakan jabatannya agar dalam menempuh proses hukumnya dengan KPK bisa fokus, tidak seperti sekarang ini, status tersangka disandangnya, dia (Budi Budiman-red) masih saja mengendalikan pemerintahan di Kota Tasikmalaya,”.
Ryan menegaskan dengan Transparansi Instutut-nya ini akan terus menggelar aksi serupa hingga permasalahan ini menemukan kejelasan.
“Kami akan lebih gencar lagi lakukan aksi. Bahkan, bila pihak wakil rakyat pun diam seribu bahasa seperti sekarang ini, bila perlu kami akan melancarkan aksi di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.” pungkas Ryan.
Saat berita ini dilansir, aksi tidak mendapat respon dari pihak DPRD, belasan aktivitis ini pun berlalu dari halaman gedung dewan yang rencananya akan berlindak tempat aksi ke Balekota Tasikmalaya. (AA)
