Bandung, Duta Priangan – Wakil Gubernur Jawa Jabar, H. Uu Ruzhanul Ulum bersama perwakilan Pengurus Pondok Pesantren se-Jabar, Jum’at (05/06/2020) dari Gedung Sate Bandung usai melakukan video confrence dalam rangka penyusunan protokol kesehatan “New Normal” atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk lingkungan pesantren.
Kepada 59 pimpinan Ponpes, pengurus, hingga perwakilan Ormas yang mengikuti pertemuan virtual tersebut, Uu yang juga selaku Panglima Santri Jabar menyampaikan rancangan 10 protokol kesehatan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jabar untuk Ponpes baik salafiyah maupun pesantren dengan sekolah.
10 protokol kesehatan yang disampaikan Uu dimakud antaralain; Pertama, seluruh santri di lingkungan ponpes harus memakai masker; Kedua, santri selalu di cek suhu tubuhnya sehingga ketika ada santri dengan gejala Covid-19 bisa ditindaklanjuti secara dini; Ketiga, santri harus selalu mencuci tangan setiap beraktivitas; Keempat, pengurus Ponpes harus menyiapkan fasilitas cuci tangan/hand sanitizer di setiap tempat; Kelima, Ponpes harus mengecek secara rutin kesehatan para pengajar; Keenam, penghuni Ponpes dianjurkan mengonsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh; Ketujuh, rutin membersihkan fasilitas Ponpes dengan disinfektan; Kedelapan, pesantren harus menyiapkan ruang isolasi proporsional, disesuaikan dengan jumlah santri, sebagai tindakan pertama jika ada kasus agar tidak menularkan ke santri lainnya; Kesembilan, jika ada kasus, segera hubungi layanan kesehatan; dan Kesepuluh, mengimbau para Kiyai untuk selalu memimpin doa atau selawat.
“Ini rancangan bagi kami untuk membuat keputusan. Di mall, masjid, dan saran umum lainnya sudah ada SOP. Tapi untuk pesantren tidak bisa gegabah, tidak bisa membuat keputusan tanpa terima masukan dari para kiyai atau ulama karena mereka yang paham situasi kondisi pesantrennya,” ucap Uu.
Dalam pertemuan online itu, beberapa pimpinan pesantren di Jabar menyampaikan bahwa tidak semua Ponpes mampu memenuhi protokol kesehatan Covid-19, terutama terkait kebutuhan sarana alat tes dan biaya.
Uu menegaskan, pihaknya mencatat seluruh masukan, keluhan, dan aspirasi dari para pengurus ponpes. Dirinya pun berharap, pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing ikut memperhatikan kondisi ponpes. Sementara Pemda Provinsi Jabar, lanjutnya, akan mengupayakan bantuan kepada pondok pesantren.
“Terhadap permintaan dari para kiyai, bupati/wali kota juga diharapkan memberikan perhatian. Beberapa pesantren menyatakan tidak sanggup melakukan semua protokol kesehatan terkait pembiyaan, pemerintah diharapkan membantu,” ujar Uu.
Sementara itu kepada para wali Santri, Uu pun mengimbau agar terus memperhatikan anak-anaknya selama di rumah agar kebiasaan selama di Ponpes tidak luntur.
“Jangan dilepas begitu saja. Dan banyak orang tua yang sudah ingin mengantarkan anaknya kembali ke Pesantren, saya mohon sabar dulu, itu akan ada keputusannya,” tutur Uu.
Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman, Prof. K.H. Syukron Ma’mun, BA, mengatakan bahwa Daarul Rahman sudah siap menerapkan protokol kesehatan AKB. Meski begitu, dirinya mengajak pengurus lain untuk memadukan hal itu dengan tawakal.
“Jangan hanya menerapkan protokol kesehatan, tapi harus disertai tawakal. Kita memang berkewajiban memotong persebaran virus Corona, tapi tidak perlu memotong perintah Allah. Jadi setelah usaha, mari kita bertawakal,” ucap K.H. Syukron Ma’mun.
Selain dari K.H. Syukron Ma’mun, masukan lain turut diberikan Pondok Pesantren An-Nasuha Kabupaten Cirebon, K.H. Usamah Mansyur. Setelah isolasi mandiri, menurutnya transportasi santri harus ikut diperhatikan. “Selama di perjalanan, naik kendaraan umum, berinteraksi, apakah (santri) dijamin sehat? Maka di Ponpes harus diukur (suhu tubuh) ulang dan menjalani lagi protokol kesehatan. Dan banyak juga Pesantren yang tidak mampu memenuhi kebutuhan protokol kesehatan, jadi kehadiran pemerintah sangat ditunggu,” kata K.H. Usamah Mansyur. (*/Jgr)
