Karawang, Duta Priangan – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang membongkar dugaan penggunaan dokumen perizinan minuman beralkohol (minol) palsu yang mencatut tanda tangan pemerintah provinsi. Hal itu terkuak saat inspeksi mendadak (sidak) tim pengawasan terpadu Pemkab Karawang di sejumlah tempat hiburan malam (THM) di kawasan GaluhMas Karawang pada selang beberapa malam kemarin.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Karawang, Iwan Ridwan, mengatakan salah satu tempat hiburan malam kedapatan memiliki dokumen Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL) minuman beralkohol golongan B dan C yang diklaim diterbitkan pemerintah provinsi. Padahal, berdasarkan aturan yang berlaku, kewenangan penerbitan SKPL golongan B dan C berada di pemerintah kabupaten/kota, sedangkan SKPL golongan A menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk SKPL B dan C kewenangannya berada di pemerintah kabupaten/kota, sedangkan SKPL A menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Iwan Ridwan.
Masih menurut Iwan, pihaknya tidak pernah menerbitkan rekomendasi atas dokumen yang dimiliki pengelola THM tersebut. Karena itu, keabsahan dokumen tersebut kini dipertanyakan.
“Kita tidak merasa dan kami pun tidak mengeluarkan surat rekomendasi. Namun tiba-tiba surat itu keluar dan mereka mengkliam telah mengantonginya,” ujarnya.
Dokumen yang diduga bermasalah itu diketahui terbit pada tahun 2024 dan kini tengah didalami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Karawang.
“Kita coba tunggu juga prosesnya seperti apa. Surat itu keluar tahun 2024,” ucap Iwan.
Atas hal itu PPNS Satpol PP Karawang lanjut melakukan pemeriksaan guna memastikan keabsahan dokumen perizinan tersebut.
“Saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh PPNS Satpol PP Kabupaten Karawang guna dilakukan pendalaman dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Iwan.
Selain dugaan dokumen palsu, tim pengawasan juga menemukan pelanggaran perizinan di THM lain yang belum memiliki SKPL minuman beralkohol golongan A, B, maupun C. (JS)
