Karawang,-Duta Priangan – Kinerja DPRD Karawang tak henti-henti jadi sorotan masyarakat. Berbagai elemen masyarakat ramai-ramai melontarkan kritik kepada DPRD Karawang atas kinerjanya yang dinilai ‘malas’ dalam menyelesaikan LKPJ Bupati. Bahkan, masyarakat menuding anggota dewan lebih fokus pada pencalonannya ketimbang menyelesaikan LKPJ sebagai salah satu tugasnya.
Direktur Karawang Buddeting Control (KBC), Ricky Mulyana mengatakan berdasarkan hasil investigasi diketahui jika pihak eksekutif sudah menyerahkan laporan LKPJ bupati sejak Maret lalu. Namun hingga bulan Mei 2023 belum ada hasil rekomendasi DPRD atas lampiran LKPJ Bupati.
Kalau sudah 30 hari sejak dilaporkan belum juga ada rekomendasi DPRD artinya LKPJ bupati sudah disetujui. Kalau seperti ini kinerja DPRD lemah dan memalukan,” kata Ricky Mulyana, belum lama ini.
Menurut, LKPJ Bupati penting untuk dibahas karena itu bentuk pertanggungjawaban mengawasi jalannya pembangunan di Karawang. Anggota DPRD punya tanggungjawab membuat rekomendasi LKPJ dimaksud.
“Kalau tidak di rekomendasi artinya dewan setuju dong. Harusnya dewan malu kalau kinerjanya seperti itu,” katanya.
Masih dikatakan Ricky, kinerja DPRD Karawang harus mendapat pengawasan langsung dari masyarakat Karawang karena dalam beberapa masalah terkesan melakukan pembiaran. Apalagi masalah penting seperti LKPJ bupati atau pembuatan Perda yang molor.
“Kalau DPRD nya males ya rakyat yang harus mengawasi kerja mereka,” katanya.
Sementara ketika dikonfirmasi Sèkretariat Daerah (Sekda) Karawang, Acep Jamhuri membenarkan jika pemerintah sudah menyerahkan laporan LKPJ bupati sejak bulan Maret ke DPRD. Hanya saja sampai awal Juni belum menerima rekomendasi DPRD.
“Sudah kami serahkan ke DPRD dan kami masih menunggu rekomendasi DPRD atas laporan LKPJ bupati itu. Saya juga tidak tahu alasannya kenapa begitu lama rekomendasinya,” kata Acep Jamhuri.
Menurut Acep pihaknya juga tidak mengerti kenapa dewan tidak membentuk tim Pansus DPRD untuk membahas LKPJ bupati. DAPD malah menugaskan Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyelesaikan rekomendasi DPRD.
“Harusnya Pansus DPRD yang bertugas soal ini bukan Banggar. Ini juga yang membuat kita bingung, “Katanya.
Acep mengatakan akibat keterlambatan DPRD merekomendasikan LKPJ bupati, Pemkab Karawang mendapat teguran dari Pemerintah Provinsi. Bahkan Tim LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah) Jawa Barat datang ke Karawang dan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah OPD di bagian pemerintahan.
“Mereka sudah turun ke Karawang dan melakukan pemeriksaan. Kami tidak masalah sih tapi menyayangkan kenapa DPRD lama membuat rekomendasi,” katanya. (JS/HK)
Level kita di tingkat desa… BPD di desa seperti gak ada fungsinya hampir tak bekerja sama sekali.