Karawang, Duta Priangan – Nampak jelas dalam photo bahkan video yang tersebar di Medsos belum lama ini, kawasan Plaza Pemda Kabupaten Karawang tergenang air alias banjir.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang, Feri Maulana menyatakan sikap keras, tegas, dan tanpa kompromi terhadap kembali terjadinya banjir di kawasan pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
Menurut dia, banjir di kawasan Pemda bukan lagi sekadar persoalan alam atau curah hujan tinggi. Ini adalah bukti kontras kegagalan sistemik, kegagalan perencanaan, kegagalan pengawasan, dan kegagalan tanggung jawab Dinas PUPR Kabupaten Karawang serta Pemerintah Kabupaten Karawang secara struktural,” kata Feri.
“Saya menilai, proyek drainase dan normalisasi yang selama ini menelan anggaran daerah dalam jumlah besar patut diduga gagal total, bahkan mengarah pada pemborosan anggaran publik. Fakta di lapangan berbicara jelas: banjir tetap terjadi, berulang, dan justru di pusat pemerintahan. Jika ini bukan kegagalan proyek, lalu apa namanya?” tambah Feri.
“Kami menolak narasi klasik yang selalu menyalahkan hujan. Hujan adalah keniscayaan, banjir akibat kegagalan tata kelola adalah kelalaian. Ketika proyek dikerjakan, anggaran dicairkan, rekanan dibayar, tetapi hasilnya nol, maka publik berhak curiga bahwa ada masalah serius dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan,” tandas Feri.
Dengan ini, AKPERSI Kabupaten Karawang MENYATAKAN:
- Mengecam keras kinerja Dinas PUPR Kabupaten Karawang yang dinilai gagal menghadirkan solusi nyata atas persoalan banjir.
- Menilai kuat adanya indikasi kegagalan proyek drainase dan normalisasi, yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran daerah.
- Menuding lemahnya sikap Pemkab Karawang terhadap rekanan, yang seolah dibiarkan bekerja tanpa pengawasan ketat dan tanpa sanksi tegas meskipun hasilnya tidak sesuai harapan publik.
- Menolak pembiaran dan normalisasi kegagalan yang terus berulang dari tahun ke tahun.
“Saya menegaskan, AKPERSI memberikan ultimatum terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Karawang.” pungkasnya. (JS)
