Oleh: Deny Mucharom, S.H., L.LM
Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai wujud produk asli hukum Indonesia menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum di negeri tercinta ini. Selama lebih dari seratus tahun, sistem pemidanaan nasional bertumpu pada KUHP warisan kolonial Belanda. Karena itu, kehadiran KUHP baru tidak hanya berfungsi sebagai revisi teknis, tetapi juga merupakan pernyataan politik hukum mengenai kedaulatan norma, identitas bangsa, serta arah baru penegakan hukum di Indonesia.
Dalam konteks politik nasional, isu ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika demokrasi, modernisasi hukum, hingga persinggungan antara moral publik dan kebebasan sipil. Keseluruhan dinamika tersebut menjadikan KUHP baru bukan sekadar dokumen hukum, melainkan produk kompromi sosial dan politik dengan dampak jangka panjang.
Kedaulatan Hukum dan Dekolonisasi Norma
Sejak awal kemerdekaan, wacana pembaruan KUHP telah muncul berulang kali, namun tidak pernah mencapai tahap legislasi final. Kondisi ini menciptakan anomali: sistem pemidanaan Indonesia akhirnya tetap bertumpu pada hukum kolonial di tengah negara yang terus mengembangkan demokrasi dan konstitusinya sendiri.
Pengesahan KUHP baru memutus rantai ketergantungan tersebut. Dari sudut pandang political statement, negara mengirim pesan yang jelas bahwa penataan sistem hukum tidak lagi mengambil bentuk adaptasi pasif terhadap warisan kolonial, melainkan rekodifikasi berdasarkan nilai sosial, budaya, dan struktur hukum nasional. Dengan demikian, KUHP baru merupakan bagian dari strategi state building through law, yakni upaya negara membangun legitimasi melalui institusi hukum yang lahir dari dirinya sendiri.
Modernisasi Substansi dan Struktur Hukum Pidana
Pembaruan dalam KUHP baru mencakup berbagai aspek penting.
Pertama; Penyesuaian terhadap dinamika kejahatan modern. KUHP baru mulai mengatur tindak pidana berbasis teknologi, ekonomi modern, serta memperluas objek perlindungan hukum yang sebelumnya kurang terakomodasi. Hal ini relevan mengingat perkembangan kejahatan saat ini jauh melampaui struktur sosial awal Abad ke-20.
Kedua; Orientasi pada keadilan restoratif. Untuk perkara tertentu, pendekatan restorative justice diarahkan sebagai mekanisme penyelesaian yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama, bukan semata-mata pemidanaan. Pendekatan ini telah diadopsi di banyak negara karena dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi beban sistem peradilan pidana.
Ketiga; Harmonisasi dengan undang-undang sektoral. Sejumlah ketentuan pidana yang sebelumnya tersebar di berbagai undang-undang dipetakan ulang guna mencegah fragmentasi. Upaya ini penting mengingat Indonesia memiliki puluhan undang-undang yang memuat ketentuan pidana.
Jadi ketegangan Nilai Moral, Adat, dan Kebebasan Salah satu sisi paling menarik dari KUHP baru adalah dimensinya sebagai arena tarik-menarik nilai. Dalam negara multikultur seperti Indonesia, hukum pidana tidak semata menjadi perangkat teknis, tetapi juga sebagai instrumen pengatur relasi antara moral publik, adat istiadat, dan kebebasan individu.
Isu-isu seperti perzinaan, kohabitasi, penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, penodaan lembaga negara, serta pengakuan terhadap living law (hukum adat yang hidup), menjadi magnet perdebatan karena menyentuh ruang privat sekaligus ruang publik.
Kelompok yang mendukung norma moral berargumen bahwa negara tidak boleh bersikap netral terhadap nilai, karena ketertiban sosial membutuhkan standar moral publik sebagai fondasi. Pandangan ini lazim ditemukan pada negara dengan basis komunitarian yang kuat. Sementara kelompok kritis menilai pembentukan norma moral melalui pidana berpotensi mengancam kebebasan sipil, memperluas kriminalisasi, serta membuka ruang penafsiran aparat yang terlalu luas.
Dalam perdebatan ini, perlu dicatat bahwa sebagian besar norma moral dalam KUHP baru dikategorikan sebagai delik aduan. Mekanisme tersebut berfungsi sebagai filter agar negara tidak bertindak sebagai “polisi moral” yang memasuki ruang privat tanpa batas.
Implikasi Politik dan Konstitusional
Pengesahan KUHP baru tidak berhenti pada perdebatan akademik, melainkan bergerak ke ranah konstitusional dan politik praktis.
Ranah konstitusional, sejumlah norma berpotensi diuji di Mahkamah Konstitusi, terutama yang berkaitan dengan kepastian hukum (lex certa), pembatasan kebebasan berpendapat, pembatasan ruang privat dan hak sipil, serta prinsip proporsionalitas dalam batas campur tangan negara.
Preseden menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi cukup aktif dalam menilai batas-batas konstitusional pengaturan kebebasan sipil.
Ranah politik, di ranah ini KUHP baru mengandung sensitivitas elektoral karena menyentuh moralitas, adat, agama, kebebasan pers, serta relasi negara dan warga.
Bagi pemerintah, KUHP baru dapat dipandang sebagai capaian legislasi strategis. Namun bagi partai politik, isu ini menyentuh persepsi konstituen yang beragam, sehingga narasi dan komunikasi politik perlu dilakukan dengan cermat agar tidak menghasilkan polarisasi baru.
Pertaruhan Terbesar: Implementasi Lapangan
Sekuat apapun sebuah undang-undang, efektivitas nya bergantung pada implementasi aparat. Dalam konteks KUHP ini, Indonesia menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari kesiapan aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, harmonisasi dengan undang-undang sektoral, penyusunan SOP Penagakan, keseragaman penafsiran antar daerah, kesiapan lembaga peradilan, kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta edukasi hukum bagi publik.
Jika implementasi tidak terkendali, KUHP baru berpotensi menciptakan ketidakpastian. Sebaliknya, jika dijalankan dengan profesional, KUHP baru mampu menjadi instrumen pembaruan hukum yang kuat dan meningkatkan kualitas penegakan hukum nasional.
Penutup: Proyek Hukum Jangka Panjang
Reformasi hukum bukanlah proyek yang selesai pada saat pengesahan undang-undang. Sejarah menunjukkan bahwa sistem hukum selalu bergerak dalam rentang panjang antara teks, tafsir, dan praktik. Dalam ruang tersebut, KUHP baru akan terus diuji oleh putusan pengadilan, uji konstitusional, dinamika sosial, serta kontrol publik.
Oleh karena itu, perdebatan pasca pengesahan KUHP tidak perlu dipandang sebagai kegaduhan, melainkan sebagai bagian dari proses demokratis dalam mencari titik keseimbangan antara nilai, kebebasan, dan ketertiban. Di situlah kualitas negara hukum diuji.
(Penulis adalah: Ketua Cabang PERADIN Tasikmalaya, Jawa Barat)
