Tasikmalaya, Duta Priangan – Diikuti oleh 47 peserta dari dalam dan luar organisasi, Kamis (14/05/2020) dengan pemateri Hendra Gunawan, S.Ip, M.Si selaku Pembina UKM Karate dan dosen FISIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya usai menggelar diskusi dengan mengupas materi yang ada korelasinya atas situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 belakangan ini.
Hendra Gunawan selaku pemateri menjelaskan bahwa, Indonesia seperti gamang dan tidak siap dalam menghadapi pandemi ini.
“Ketika mengetahui bahwa ada orang pertama yang terinfeksi corona. Seolah-olah Indonesia menyepelekan hal tersebut. Bahkan jauh sebelumnya, statement para petinggi negara seakan-akan mengabaikan apa yang sedang terjadi di dunia.” kata Hendra Gunawan membuka materi.
Hal ini berlanjut sampai sekarang dengan terjadinya kekacauan koordinasi, baik di pemerintahan pusat, maupun antara pusat dan daerah.
“Koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah buruk. Contohnya adalah ketika pemerintah DKI melakukan kebijakan untuk mengurangi covid 19, namun direspon buruk oleh pemerintah pusat. Padahal ketika daerah sudah bergerak, pemerintah pusat seakan-akan belum hadir untuk masyarakat,” lanjut Hendra.
Hadianto selaku Ketua UKM Karate juga mengomentari hal ini bahwa pemerintah sedang krisis kebijakan dan krisis moral.
“Saya kecewa dengan kebijakan pemerintah akhir-akhir ini. Seakan menutup mata. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak bijak, tidak tegas, dan inkonsisten. Jauh dari sasaran ingin mensejahterakan rakyat kalau BPJS saja naik ketika keadaan seperti ini. Apa yakin pemerintah serius menangani pandemi?” kata Hadianto.
Ada beberapa fokus yang disampaikan pemateri dalam diskusi ini antaralain kurangnya koordinasi lembaga vertikal dan horizontal; tertutupnya aib pemerintah dengan adanya covid 19 ini seperti penurunan ekonomi yang tidak bisa keluar dari angka 4-5%, rakyat terkelabui oleh berita covid 19 padahal diluar itu ada praktik-praktik yang menyengsarakan rakyat; dan kita mahasiswa harus jernih melihat semua kasus ini yang kadang bisa dijadikan komoditas politik.
“Bahwa apa pun yang dilakukan pemerintah pusat. Kita harus berpikir bahwa itu untuk kebaikan kita. Namun, jangan menghilangkan nalar kritis kita untuk tetap mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah,” tutup pemateri. (Willy)
