“24 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Juga Raih Opini WTP BPK”
Bandung, Duta Priangan – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini adalah opini WTP kedelapan kalinya.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum belum lama ini menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa, yang disaksikan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro No 27, Kota Bandung.
“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka BPK kembali memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa dalam laporannya di Rapat Paripurna DPRD Jabar.
“Dengan demikian Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan opini WTP untuk yang kedelapan kalinya,” lanjutnya.
Ditemui usai acara, Plh Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum merasa bersyukur atas pencapaian ini. Menurutnya, opini WTP merupakan sebuah prestasi. Dia mengucapkan terimakasih kepada seluruh ASN di lingkungan Pemdaprov Jabar, termasuk kepada DPRD Jawa Barat sebagai mitra pembangunan.
Dalam opini WTP, BPK merekomendasi beberapa poin untuk disempurnakan. Meskipun begitu, hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.
Uu menegaskan Pemdaprov Jabar berkomitmen dan mampu menindaklajuti rekomendasi tersebut. Sebagai informasi, bahwa dari semua rekomendasi yang diberikan BPK atas LHP LKPD Tahun Anggaran 2017 Pemdaprov Jabar bisa menindaklanjuti 63 persen.
“Insyaallah tahun ini akan ditindaklanjuti minimal ada tambahan tidak lagi 60-an persen. Jadi, ada tambahan realisasi rekomendasi di pihak kami,” tuturnya.
Sementara itu diumumkan pula 24 Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota atau 88 persen Pemerintah Daerah di Jawa Barat menyandang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Tiga Pemda lainnya, yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat, mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan begitu, seluruh Pemda di Jawa Barat tidak ada yang meyabet opini disclaimer.
Kepala BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa mengatakan bahwa ada beberapa rekomendasi dalam LKPD 2018 terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
“Memang tidak semuanya (laporan keuangan) itu sempurna, termasuk kami pun di dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan itu ada batas materialitas, ada toleransi-toleransi kesalahan yang bisa kami tolerir,” ujar Arman di di Gedung DPRD Jawa Barat.
Ada kebijakan transaksi non tunai yang dilakukan perangkat daerah. Namun, kata Arman, dalam pelaksanaannya ada beberapa OPD yang melakukan transaksinya secara tunai untuk melaksanakan kegiatan. Menurutnya, hal itu akan meningkatkan risiko penyimpangan dan ketekoran kas.
“Kami menilai ketaatan atas, pertama ada kebijakan transaksi non tunai. Karena ada beberapa OPD yang mengambil tunai untuk pelaksanaan beberapa kegiatannya,” katanya.
Arman melanjutkan bahwa dalam proses pemeriksaan, proses transaksi yang mengakibatkan selisih kas dapat diselesaikan secara adminitratif. Dengan kata lain, sudah tidak ada ketekoran kas.
“Ada beberapa penyimpangan yang dilakukan bendaharawan yang mengakibatkan ketekoran kas. Tapi dalam proses pemeriksaan kerugian itu sudah dipulihkan, artinya secara administratif sudah tidak ada ketekoran kas. Itu yang menyebabkan tidak menjadi pengecualian,” katanya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, menegaskan bahwa Pemdaprov Jawa Barat berkomitmen untuk menindaklajuti rekomendasi tersebut. Sebagai informasi, bahwa dari semua rekomendasi yang diberikan BPK atas LHP LKPD Tahun Anggaran 2017 Pemdaprov Jawa Barat menindaklanjuti 63 persen. “Insyaallah tahun ini akan ditindaklanjuti minimal ada tambahan tidak lagi 60-an persen. Jadi, ada tambahan realisasi rekomendasi di pihak kami,” katanya. (bstm)
